JawaPos.com- Dalam beberapa bulan terakhir, harga sejumlah kebutuhan pokok meroket. Sebentar lagi, Ramadan dan Lebaran juga akan tiba. Biasanya, momen itu pun dibarengi kenaikan-kenaikan harga. Padahal, pandemi yang berdampak pada ekonomi rakyat belum sepenuhnya selesai.

Karena itu, dalam forum grup discussion (FGD) Kamis (10/3) kemarin, Komisi II DPRD Gresik berharap agar pemerintah melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok tersebut. ‘’Harus ada strategi-strategi untuk dapat mengendalikannya,’’ kata Asroin Widyana, ketua Komisi II DPRD Gresik.

Dia berharap strategi yang diambil eksekutif mesti tepat. Dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, misalnya. Jika memang saat ini stoknya sangat melimpah, maka operasi pasar harus terus gencar dilakukan dan merata sampai harga terkendali. Namun, jika jumlah barang terbatas maka waktu operasi pasar itu sebaiknya menjelang Ramadan dan Lebaran.

Politikus dari Partai Golkar tersebut menambahkan, semestinya di Gresik tidak sampai terjadi kelangkaan minyak goreng berkepanjangan. Sebab, ada sejumlah produsen besar komoditas tersebut. Dia memahami, ada hubungan rantai suplai mulai dari produsen, distributor, agen, dan seterusnya.

‘’Namun, karena mereka itu hidup dan tinggal di Gresik, maka mereka harus memberikan kontribusi lebih untuk masyarakat Gresik. Karena itu, kami minta data-data produsen kebutuhan pokok yang ada di Gresik, sehingga kami dapat ikut bersama-sama mengontrolnya,’’ ujarnya.

Hadir dalam FGD tersebut antara lain Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag) UMKM Pemkab Gresik Agus Budiono dan beberapa perwakilan OPD lain. ‘’Dampak kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan itu memukul semua kalangan. Semuanya dibuat mumet. Tidak yang kaya, tidak yang miskin,’’ ungkap Siti Fatimah, anggota Komisi II DPRD Gresik.

Dalam FGD tersebut beberapa audiens juga menyebut kelemahan pemerintah. Di antaranya, intensitas sosialisasi tentang ketersediaan kebutuhan barang pokok. Karena itu, hingga kini masih terjadi panic buying di kalangan masyarakat bawah.

Misalnya, dalam kasus minyak goreng. Pemerintah semestinya harus terus menyampaikan sampai ke bawah bahwa stok minyak goreng aman. Dengan demikian, warga tidak perlu panik.

Kamjawiyono, anggota Komisi II DPRD Gresik, juga sempat menyoroti masalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dia berharap pemkab betul-betul memvalidasi dan data terus di-update. Sebab, pada saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok seperti sekarang ini, tentu warga kurang mampu semakin terpukul. Nah, program bantuan sosial dari pemerintah sesuai DTKS itu, tentu diharapkan dapat mengurangi beban mereka.

‘’Namun, faktanya masih banyak warga yang mampu masuk DTKS, sementara yang lebih berhak malah tidak dapat. Yang seperti ini mohon diperhatikan,’’ harapnya.

Sementara itu, Kepala Diskoperindag UMKM Pemkab Gresik Agus Budiono menjelaskan, sejauh ini harga-harga kebutuhan pokok di pasar masih relatif stabil dan terkendali. Memang, ada beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi setiap hari. Namun, dia menilai masih relatif wajar.

‘’Khusus minyak goreng, sebetulnya stok aman. Tapi, memang terjadi panic buying. Karena itu, kami bersama Pemprov Jatim dan produsen akan terus intensif melakukan operasi pasar di seluruh kecamatan,’’ ungkapnya.