JawaPos.com – Penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi cukup kompleks. Di saat kuota yang didapat terbatas, distribusinya juga terlambat. Akibatnya, sebagian petani mau tak mau harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya begitu mahal.
Seperti periode kali ini. Seharusnya distribusi pupuk bersubsidi sudah dilakukan pada akhir 2021. Namun baru bergulir mulai akhir Januari lalu. Penyebabnya, kuota pupuk bersubsidi baru ditetapkan.
Saat dikonfirmasi, Wakil Presiden Penjualan Wilayah 4A Pupuk Indonesia Jatim Iyan Fajri mengatakan, sebenarnya distribusi pupuk ke gudang-gudang dan kios aman dan lancar. ”Tak ada hambatan. Kalaupun ada, yang mungkin saat ini ramai adalah dampak dari keterlambatan waktu distribusinya,” jelas dia kemarin.
Iyan menyebutkan, distribusi pupuk bersubsidi baru bisa dilakukan pada pekan terakhir Januari. Sebab, kuota baru ditetapkan. ”Distribusi ke petani telat karena pagunya juga terlambat,” katanya.
Selain itu, terang Iyan, persoalan lain adalah kuota pupuk bersubsidi bagi petani yang tidak sesuai dengan pagu yang diusulkan tiap daerah. Contohnya di Jatim. Pagu pupuk NPK hanya 34 persen dari usulan kebutuhan.
Untuk mengatasi itu, Pupuk Indonesia akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim. ”Khususnya untuk meminta ada usulan tambahan kuota pupuk subsidi,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Kombespol Farman mengatakan, pihaknya saat ini telah menyelidiki kelangkaan pupuk subsidi di beberapa daerah. Tim dari masing-masing polres telah bergerak menelusuri dugaan permainan harga sehingga menyebabkan kelangkaan.
”Kami sudah mendapatkan beberapa penyebabnya di daerah. Kini sedang kami dalami lebih lanjut,” jelasnya.
SEJUMLAH PEMICU KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI
– Kuota pupuk bersubsidi yang diperoleh petani terbatas. Hanya 48 persen dari kebutuhan petani yang terdaftar di e-RDKK.
– Serapan distribusi pupuk ke petani mengalami keterlambatan akibat penyerahan pagu yang telat.
– Dugaan permainan di balik distribusi pupuk bersubsidi. Saat ini dugaan tersebut ditangani aparat penegak hukum.