JawaPos.com – Pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Kebutuhan itu tidak cukup dipenuhi oleh pemerintah. Pihak swasta pun bisa berkontribusi.
Kehadiran swasta atau korporasi di tengah masyarakat pun tidak sekadar membantu penyediaan kebutuhan dasar melalui tanggung jawab sosial. Menyediakan lapangan kerja lebih mengena bagi warga sekitarnya.
“Kami diberdayakan tidak sekadar untuk urusan sosial saja. Jika ada masyarakat ini memiliki kapasistas lebih baik direkrut juga,” ungkap Ketua Ikatan Solidaritas Anak Marunda (ISAM) Bachtiar kepada JawaPos.com, Rabu (9/3).
Dia berpendapat masyarakat sangat terhormat direkrut jika ada lowongan kerja. Jadi ada kontribusi imbal balik dari warga terhadap korporasi. Jadi tidak sekadar CSR saja, lowongan kerja juga penting.
Menurut Bachtiar, selama ini beberapa korporasi di lingkungan Marunda sudah memberikan tanggung jawab sosial untuk masyarakat. Di antaranya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, masalah kesehatan, dan lingkungan. Semua itu merupakan kompensasi atas dampak yang timbul dari kegiatan korporasi di pelabuhan, seperti yang dilakukan PT Karya Cipta Nusantara (KCN). “Itu sudah ada kami rasakan,” ujarnya.
Di tempat lain, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda Isa Amsyari menuturkan, saat ini masyarakat Marunda bakal mendapat fasilitas kesehatan gratis berupa ambulans. Armada itu dukungan CSR dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan pelabuhan Marunda.
“Rata-rata perusahaan itu menyatakan berminat merealisasikan klinik kesehatan dan pengadaan armada ambulans gratis bagi warga,” kata Isa Amsyari.
Isa Amsyari berharap korporasi di Pelabuhan Marunda dapat melakukan kegiatan tanggung jawab sosial secara terprogram dan sistematis. “Tidak sekarang minta dan sekarang direalisasikan. Harus dilakukan pembahasan dulu dan disusun program per tahun. Programnya mesti bersifat berkelanjutan,” tandasnya.
Dia berharap masyarakat menyadari keberadaan korporasi di Marunda tidak sekadar berbisnis, tapi juga memberikan kontribusi investasi untuk negara. “Semua yang ada di pelabuhan ni sesungguhnya aset negara. Bukan aset swasta. Jadi harus kita jaga bersama,” terang Isa.
Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk ikut mengawal kegiatan perusahaan di pelabuhan dan berkoordinasi dengan KSOP. “Jika ada masalah, sampaikan kepada kami. Biar kami tindak lanjuti,” tandasnya.