JawaPos.com–Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) akan digandeng dalam pelaksanaan program transmigrasi hingga 2024. Mereka akan difungsikan untuk memastikan bahwa program transmigrasi berjalan lancar tanpa ada hambatan.
Selain itu, anggota PPAD digandeng untuk melakukan pembinaan di wilayah transmigrasi. Spesialisasi PPAD diutamakan pada pencegahan deradikalisasi.
Menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, peserta transmigrasi rentan menjadi target baru dari upaya radikalisasi.
”Ketika gerakan (radikalisasi) mentok (terpojok) di daerah yang mapan, akhirnya lari ke daerah transmigrasi yang belum mapan,” kata Abdul Halim usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Transmigrasi 2022 di Kota Surabaya pada Rabu (9/3).
Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim menyebut, upaya radikalisasi menjadi salah satu fokus utama program transmigrasi hingga 2024.
”Kami menggandeng Pak Doni Monardo, mantan kepala BNPB yang juga ketua PPAD dalam rakornas ini. Dari pengalaman, purnawirawan ini jauh lebih matang daripada yang tidak atau belum jadi tentara. Potensi ini dikolaborasikan supaya model transmigrasi jadi lebih bagus,” ujar Abdul Halim, mantan ketua DPRD Jatim itu.
Sementara itu, Doni Monardo yakin kolaborasi tersebut akan menjadi strategi yang baik dalam menyiapkan perkembangan dan kemajuan Indonesia. ”Kami akan siapkan transmigran untuk betul-betul serius mengembangkan wilayah transmigrasi. Misal di bidang peternakan, kita akan datangkan sapi dalam jumlah besar tiap tahun,” jelas Doni.
Doni juga menyinggung rempah-rempah yang melimpah di Indonesia. Dengan mendampingi transmigran, Indonesia bisa mendapat banyak pemasukan.
”Kita semua tahu rempah-rempah di wilayah nusantara. Bisa jadi ini salah satu strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Dulu VOC kaya raya karena omzet mencapai 7,9 triliun US Dollar. VOC kaya raya, kenapa kita enggak?” ucap Doni.
Selain pencegahan radikalisasi bersama PPAD, output dari rakornas itu di antaranya adalah usul program kegiatan 2023 yang tersinkronisasi antara pusat dan daerah. Termasuk kontribusi daerah dalam bentuk sharing APBD untuk program transmigrasi.
Pada kesempatan itu dialkukan penandatanganan perjanjian kerja bersama (PKB) dan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa PDTT dengan beberapa institusi. Kemendes juga teken PKB dengan Fatayat dan Muslimat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta Universitas Gadjah Mada (UGM).