JawaPos.com–Transmigran asal Jawa Timur disebut sukses di wilayah transmigrasi. Temuan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Transmigrasi 2022 di Kota Surabaya pada Rabu (9/3).
Gubernur Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Daerah Wahid Wahyudi memastikan banyak transmigran asal Jatim yang sukses di lokasi pemukiman transmigrasi.
”Banyak warga transmigran dari Jawa Timur yang sukses menjadi transmigran di lokasi-lokasi pemukiman transmigrasi,” kata Wahid ketika ditemui usai Rakornas.
Wahid memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penyelenggaraan transmigrasi secara penuh. Diharapkan alokasi transmigran Provinsi Jawa Timur bisa ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
”Siap mendukung dengan APBD Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pembangunan transmigrasi,” ujar Wahid Wahyudi.
Sementara itu, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi 2020 hingga 2024 akan fokus pada revitalisasi kawasan transmigrasi. Khususnya di 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.
Program transmigrasi sejak 2020 hingga 2024 sesuai dengan amanat RPJMN. Program itu berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017.
Perpres itu bicara tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menekankan tentang No One Left Behind. Artinya, pembangunan harus bersifat inklusif tanpa satu orang pun yang tertinggal dalam aktivitas pembangunan.
”Keberhasilan pelaksanaan kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi ini, sudah pasti tidak bisa dicapai dan ditentukan Kemendes PDTT sendiri, butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta,” papar Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu memastikan, Kementerian Desa PDTT berkomitmen mendukung program dengan unsur lokalitas desa.
”Upaya terpadu tersebut dikemas dalam SDGs Desa. SDGs Desa memiliki 18 tujuan dan 222 indikator dan sasaran yang mencakup aspek kewargaan, kewilayahan, serta kelembagaan desa,” tegas Abdul Halim Iskandar.