JawaPos.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkapkan, banyak anggota Kepolisian yang berkomentar seenaknya di WhatsApp grup. Komentar itu tidak lain mengenai situasi perkembangan negara.

“Semua enak saja ngomong, sudah nggak peduli siapa yang diomongin,” kata Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto dalam diskusi daring, Minggu (6/3).

Meski demikian, Benny enggan menjelaskan secara rinci komentar seenak apa yang dimaksud tersebut. Namun, dia menilai komentar yang dilontarkan jajaran Korps Bhayangkara di WAG sudah diluar kewajaran.

“Kalau mereka tahu masalah enggak apa-apa, mereka berkomentar sementara tidak tahu masalah, tidak tahu duduk perkara kasusnya, dia berkomentar seenaknya,” ucap Benny.

Dia lantas meminta, anggota Polisi yang memberikan komentar tidak wajar meski itu di WAG harus diberi teguran. Hal ini semata untuk menjaga kondusifitas di jajaran Kepolisian.

“Kenapa? ketika ini nanti kemudian mempengaruhi pihak-pihak tertentu atau anggota tertentu ini bisa mengundang kondisi yang lebih buruk,” tegas Benny.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran TNI-Polri mengenai pembicaraan di WAG merupakan hal yang wajar. Karena sebagai Presiden, Jokowi merupakan pimpinan tertinggi negara.

“Harus tahu bahwa UUD 1945 itu menjelaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tentara itu bukan hanya di depan para pimpinan TNI, tapi tentara itu sampai di kampung-kampung, sampai di dusun-dusun,” tegas Ngabalin.

Menurut Ngabalin, pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat pimpinan TNI-Polri tahun 2022 beberapa waktu lalu merupakan hal yang wajar. Karena kepala negara, tidak perlu meminta bantuan dari pimpinan TNI.

“Sebagai seorang Kepala Negara, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, pesan ini harus bisa sampai di dusun sana, langsung dari mulut Presiden. Pesan itu bisa sekejap sampai ke seluruh dunia,” ucap Ngabalin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan jajaran TNI-Polri tidak punya hak bicara soal demokrasi. Dua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi mendukung berbagai kebijakan pemerintah.

“Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi,” tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 di Jakarta, Selasa (1/3) lalu.