JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan agar Gubernur Sumatera Utara Letnan Jenderal TNI (Purn) Edy Rahmayadi tidak meniru dua pendahulunya yang tersangkut persoalan hukum. Dua gubernur Sumatera Utara sebelumnya yang tersandung masalah hukum dan dijerat KPK yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho.
”Pak Gubernur jangan sampai hattrick,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seperti dilansir dari Antara saat acara pencanangan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Aula Tengku Rizal Nurdin, di Medan, Selasa (22/2).
Dia berharap, peristiwa Arifin dan Nugroho dapat dijadikan pelajaran. KPK siap mengawal itu. ”Saya senang Pemprov Sumut mencanangkan zona integritas. Pembangunan zona integritas, bukan saja tugas bapak dan ibu. Tapi, masyarakat. Untuk itu, masyarakat juga diajak, kita didik. Agar berintegritas juga,” jelas Marwata.
Dia mengatakan, WBK dan WBBM tidak akan terwujud apabila tidak ada komitmen dari pimpinan. Untuk menuju WBK/WBBM bersikap melayani tidak akan pernah terbit kalau seluruh jajaran Pemprov Sumatera Utara tidak bisa komitmen bersama.
”Bapak gubernur sebagai komandan, harapan kami di KPK, ini yang selalu saya sampaikan, komitmen hari dari pimpinan,” ucap Marwata.
”Langkah awal itu komitmen apapun itu dari pucuk pimpinan. Kalau dari pucuk pimpinan tidak ada komitmen, rasa-rasanya sulit kita mewujudkan,” tambah dia.
KPK minta capaian predikat zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukan hanya sekadar lip service atau janji di bibir saja. Namun harus diimplementasikan di seluruh instansi pemerintahan.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap pada 2023, Pemprov Sumut dapat mewujudkan WBK dan WBBM, yang dapat menjadi hadiah dari Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah bagi masyarakat Sumut.
”Kalau ibarat lari maraton, ini awal, baru dicanangkan. Dari Kemenpan RB dan Kemendagri melakukan evaluasi agar betul-betul Sumut dinyatakan sebagai WBK dan WBBM. Kalau bisa diwujudkan Sumut WBK dan WBBM, itu luar biasa hadiah yang Bapak berikan. Saya yakin beliau punya komitmen. Kalua tidak, tidak akan mungkin dicanangkan,” kata Alexander Marwata.
Kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), Alexander Marwata berpesan agar bekerja tanpa mengharapkan imbalan di luar gaji dan tunjangan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
”Ketika mengharap sesuatu di luar gaji dan penghasilan, pasti jadi nggak bener, pasti itu. Sekarang era e-government, semua serba elektronik, serba internet. Akibatnya, hubungan personal jadi berkurang. Rasa-rasanya saya berpikir kita melayani masyarakat, kan enak sebetulnya ketika bertemu, apa yang bisa dibantu ketika masyarakat menyelesaikan persoalannya,” ujar Alexander Marwata.