JawaPos.com – Presiden Joko Widodo menyinggung sejumlah pihak yang menolak gagasan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Terlebih mayoritas fraksi di DPR sudah setuju dengan agenda tersebut.
“Tapi dalam sistem politik kita jelas. UU sudah disetujui di DPR dan disetujui dari 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai, mestinya tidak dipertentangkan lagi,” kata Jokowi saat menghadiri peresmian Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2).
Kepala negara menyebut, gagasan dan kajian itu juga sudah pernah dilakukan oleh dua Presiden sebelumnya, yakni era pemerintahan Soekarno dan Soeharto.
“Tahun 1957 Bung Karno mempunyai keinginan dari Jakarta ke Palangkaraya, tapi terhambat karena ada pergolakan politik, sehingga gagasan itu tidak dilanjutkan. Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota tapi bergeser sedikit ke Jonggol, Jawa Barat. Kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya,” ucap Jokowi.
Mantan Gubernur DKI itu menyebut, alasan utama perpindahan IKN ini adalah untuk pemerataan dari berbagai aspek. Dimulai dari sektor ekonomi, keadilan sosial dan infrastruktur.
“Kenapa ibu kota harus pindah? Negara kita ini negara besar, kita memiliki 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi 56 persen ada di Jawa, 156 juta penduduk ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau,” ungkap Jokowi.
Politikus PDI Perjuangan ini tak menginginkan adanya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dia berharap perpindahan IKN bisa meratakan ekonomi nasional.
“PDB (Produk Domestik Bruto) kita 58 persen ada juga di pulau jawa dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga semua ke Jakarta, yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (15/2). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi nama ‘Nusantara’ bagi ibu kota negara baru tersebut.
Suharso berharap nama Nusantara sebagai ibu kota negara baru tersebut bisa menggambarkan ke-Nusantaraan Indonesia. Dia mengklaim semua pihak setuju dengan nama yang diputuskan oleh Presiden Jokowi ini.
“Mudah-mudahan dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” ujar Suharso dalam rapat Pansus IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1) lalu.