JawaPos.com – Perubahan kurikulum di Indonesia kerap terjadi ketika adanya pergantian menteri, bahkan menjadi hal lumrah di mana ada cap ‘ganti menteri, ganti kurikulum’. Akan tetapi, hal tersebut saat ini tidak terjadi.

Kabid Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa stigma tersebut pada era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim terbantahkan. Namun, di era ini malah banyak kurikulum yang muncul.

“Memang betul kita tidak ganti menteri ganti kurikulum. Sekarang malah kita dalam satu menteri, kurikulumnya berganti-ganti,” kata dia dalam siaran Vox Populi Institute Indonesia, Selasa (22/2).

Adapun, sejak Nadiem menjabat pada 2019 lalu, ada tiga nama kurikulum yang muncul di tengah masyarakat. Di antaranya Kurikulum Darurat, Kurikulum Prototipe dan Kurikulum Merdeka.

Menurutnya, ini akan membuat bingung banyak pihak terutama sekolah, meskipun perubahan di dalamnya tidak terlalu besar.

“Meskipun ini hanya semiotik, itu ya sama saja akan semakin membingungkan,” tuturnya.

Persoalan gonta-ganti kurikulum ini, bahkan sampai membuat cekcok antar guru, hal yang diributkan adalah penyebutan nama kurikulum. “Ada yang protes sama temannya cuma salah penyebutan nama. Ini persoalan ada pada titik sosialisasi,” serunya.

Namun, pihaknya pun merasa kesulitan untuk melakukan sosialisasi Kurikulum Merdeka. Sebab, sampai hari ini menurut dia belum ada payung hukum yang kuat untuk Kurikulum Merdeka.

“Belum lagi bicara ya naskah akademik, dokumennya seperti apa, bagaimana kita sosialisasi,” tutup dia.