JawaPos.com – Beras bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang rusak juga ditemukan di Sidoarjo. Tepatnya Desa Kedungrejo, Waru. Kondisi beras berbau tidak sedap, menguning, dan menggumpal. Beras rusak tersebut hanya satu karung dan belum dibagikan kepada warga karena ketahuan duluan.
Kepala Desa Kedungrejo Nico Oktavian mendapati beras tak layak tersebut. Dia memang mengecek beras-beras bantuan sebelum dibagikan kepada warga. Ternyata, ada satu karung yang rusak. Dia langsung meminta beras tersebut tidak dibagikan. Ternyata, itu bukan kasus pertama.
Menurut Nico, dia memutuskan untuk memeriksa kondisi beras lantaran sebelumnya juga ada beras bantuan tersebut yang rusak. Bahkan, jumlahnya lumayan banyak. Yakni, 17 karung. Saat itu beras telanjur dibagikan kepada warganya. Akhirnya, dia melapor ke kecamatan. Bulog lantas menggantinya dengan yang baru. ’’Dulu langsung ditukar sama Bulog, lha ini sama, makanya tidak dibagikan,’’ keluh Nico.
Dia menahan beras itu untuk tidak dibagikan karena memang kondisinya tidak layak. ’’Harusnya diperiksa dulu yang baik, jadi kalau tidak layak, tidak sampai dibagikan. Apalagi ini bantuan untuk warga yang benar-benar butuh,’’ keluhnya. Menurut dia, kontrol dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.
Beras tersebut merupakan bantuan sosial beras (BSB) dari pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial. Penyalurannya lewat Bulog. Jumlahnya 10 kilogram beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dari kalangan warga penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai (BST) Kemensos. Di daerah lain, Menteri Sosial Risma Tri juga sempat menemukan kasus serupa dan berjanji mengganti beras dengan yang layak.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo Tirto Adi menyebutkan, pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan langsung menindaklanjuti. ’’Kami sudah minta Bulog untuk mengganti yang baru,’’ kata Tirto. Jika misalnya ada temuan lain, pihaknya siap menindaklanjuti untuk menyampaikan ke Bulog agar diganti yang baru. ’’Bisa lapor langsung ke dinsos atau lapor ke desa biar desa nanti laporan ke kami,’’ kata Tirto.
Sejak awal, pihaknya mewanti-wanti agar ada kontrol sebelum dibagikan. ’’Karena beras itu riskan kalau kena air atau kalau ditaruh di tempat lembap. Makanya, perlu dicek,’’ katanya.
Karena itu, pihaknya beberapa kali mengecek langsung kondisi beras yang akan dibagikan. ’’Kalau beras yang dari APBD, kami cek langsung. Kami ke gedung Bulog rutin. Kami sidak untuk tahu kondisi beras yang akan dibagikan,’’ paparnya.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori meminta agar bantuan harus diberikan dalam kondisi sebaik mungkin. Bahkan, dia dulu juga sempat meminta agar ada pengecekan rutin. Sebab, dia pernah menemukan beras yang akan dibagikan berbau apek. ’’Yang beras untuk PKH dulu, berkutu dan apek,’’ katanya. Dia juga meminta agar beras itu diganti.