JawaPos.com – Pemulihan ekonomi menjadi pekerjaan yang beriringan dengan penanganan kasus Covid-19. Setelah berbagai indikator pandemi di Surabaya mulai melandai, pemkot dan DPRD Kota Surabaya kini memikirkan upaya untuk membangkitkan perekonomian. Mereka satu visi untuk memulihkan ekonomi dari bawah.
Selasa (10/8) berlangsung rapat koordinasi virtual tentang pemulihan ekonomi yang diikuti Wakil Wali Kota Surabaya Armudji, Komisi B DPRD Kota Surabaya, kelompok pengusaha yang diwakili Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta pakar perekonomian dari Universitas Airlangga.
Salah satu gagasan yang muncul saat pertemuan itu adalah pemberian bantuan sosial (bansos) untuk 37 ribu pelaku UMKM. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno mengapresiasi langkah bijak pemerintah kota (pemkot). Sebab, dalam situasi seperti ini, intervensi dari pemerintah sangat dibutuhkan. ’’Tentu pemerintah kota harus memberikan pendampingan atas usulan yang sudah disampaikan ke pusat itu,” ujarnya.
Selain bantuan dari pusat, politikus PDI Perjuangan itu meminta para pelaku usaha skala besar dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk bergerak. Melalui dana corporate social responsibility (CSR), badan usaha maupun perusahaan bisa membantu permodalan agar UMKM hidup kembali.
Dia meyakini tumpuan utama perekonomian berasal dari bawah. Karena itu, program pemulihan ekonomi yang digalakkan pemerintah ke depan harus dimulai dari bawah. ’’Ketika roda perekonomian di bawah bergerak secara konstan, efeknya akan terasa untuk menggerakkan perekonomian daerah,” tuturnya.
Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Armudji sepakat dengan usulan Anas bahwa pemulihan ekonomi harus dimulai dari bawah. Karena itu, pemkot memastikan akan mengawal usulan bansos yang sudah disampaikan ke kementerian terkait. ’’Kami membutuhkan urun rembuk dari banyak orang,” katanya.
Mantan ketua DPRD Kota Surabaya itu mengatakan, selama PPKM berlangsung, para pelaku usaha mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan. Turunnya sampai 60 persen–80 persen. Kondisi tersebut tentu sangat memukul para pengusaha kecil.
Armudji juga akan mendorong badan usaha milik negara (BUMN) maupun BUMD di Surabaya untuk ikut turun tangan. Bantuan permodalan untuk para pelaku UMKM sangat diperlukan. ’’Kondisi saiki, penurunan di sektor perdagangan dan jasa tidak bisa dihindarkan. Karena itu, butuh proteksi dan intervensi kepada para pelaku UMKM secara menyeluruh,” terangnya.
Tentu, kata Armudji, langkah yang akan diambil harus terukur dan terintegrasi. Baik antara pemerintah kota dan provinsi maupun dengan pihak swasta. ’’Itu sudah masuk agenda utama di dalam RPJMD yang dibahas di DPRD. Kami optimistis Surabaya bisa bangkit dari hantaman pandemi Covid-19,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Ketua Kadin Surabaya M. Ali Affandi menambahkan bahwa penurunan pada sektor perdagangan dan jasa tidak terhindarkan selama PPKM level 4. Namun, pihaknya mengapresiasi dimulainya pembukaan pusat perbelanjaan secara bertahap. Itu bisa memberikan angin segar bagi pelaku usaha untuk bangkit. Termasuk para pelaku UMKM.
”Saya setuju proteksi dan intervensi pada UMKM harus dilakukan secara menyeluruh,’’ imbuhnya.
Selain itu, sektor kesehatan harus terus menjadi perhatian utama. Sebab, hal tersebut merupakan upaya yang tak terpisahkan dalam membangkitkan perekonomian.
Menurut dia, vaksinasi yang digencarkan saat ini adalah upaya penting ke arah itu. Khususnya vaksinasi untuk para pelaku UMKM dan pedagang pasar. ’’Dengan tercapainya herd immunity, kegiatan usaha juga bisa bangkit,’’ imbuhnya.