JawaPos.com – Perpanjangan kedua PPKM berakhir hari ini (9/8). Hingga kemarin (8/8) belum ada keputusan mengenai kelanjutan kebijakan pembatasan tersebut. Namun, pemerintah kembali menggencarkan tes dan telusur (tracing) di tujuh wilayah aglomerasi di Jawa dan Bali.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, tujuan dari tes dan telusur adalah menemukan kasus-kasus baru secara cepat. ”Sehingga bisa mencegah penularan dan mempercepat tindakan treatment untuk penyembuhan,” katanya kemarin (8/8).
Luhut mengklaim bahwa data tes sejak 1 Agustus 2021 menunjukkan peningkatan. Padahal, berdasar data yang diterbitkan satgas Covid-19, jumlah tes belum bisa mencapai target 300 ribu per hari. Bahkan, kemarin jumlah tes hanya tercatat 102 ribu orang. ”Ke depan, tracing yang dilakukan TNI dan Polri perlu tetap didorong. Meski didahului pencatatan manual dan paralel dengan perekrutan digital tracer untuk menginput ke aplikasi Silacak (Sistem Informasi Pelacakan),” jelas Luhut.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menuturkan, akhir-akhir ini pertambahan di akun Silacak dari TNI-Polri cukup banyak. ”Jumlah tracer aktif per provinsi juga sudah tinggi di daerah Jawa dan Bali,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purnawirawan) dr Alexander K. Ginting mengungkapkan, pemerintah daerah punya kewajiban untuk memenuhi target tes dan telusur di wilayah masing-masing. Itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), baik nomor 26, 27, maupun 28.
Dalam pelaksanaan PPKM di semua level (1, 2, 3, atau 4) di Jawa-Bali maupun non-Jawa-Bali, kabupaten/kota wajib untuk melaksanakan contact tracing dan testing dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. ”Sehingga jika instruksi ini dikerjakan, seharusnya (target tes dan telusur nasional, Red) tercapai,” jelasnya.
Di bagian lain, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terus bersafari ke berbagai daerah. Setelah ke Makassar pada Sabtu (7/8), kemarin Hadi turun ke DI Jogjakarta. Bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dia mengunjungi Sleman dan Bantul.
Hadi meminta bupati dan kepala dinkes memasifkan pelaksanaan testing, tracing, dan, treatment. Mereka juga diminta menurunkan indeks mobilitas masyarakat serta menyiapkan sarana dan prasarana isolasi terpusat (isoter). ”Tiga langkah tersebut harus segera dilaksanakan,” kata mantan kepala staf TNI Angkatan Udara (KSAU) itu.
Kepada para babinsa, babinpotmar, babinpotdirga, dan bhabinkamtibmas, Hadi meminta agar melaksanakan tracing dengan baik. Seluruh tracer melaksanakan tugas tanpa cela. ”Tenaga tracer harus segera melakukan tracing kontak erat kepada 15 orang terdekat jika menemukan kasus positif,” perintahnya. Tindakan tersebut juga harus dibarengi pelaksanaan swab test antigen.
Isolasi terpadu juga menjadi perhatian panglima. Hadi meminta pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarananya. Kemudian, petugas bergerak cepat begitu ada masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi. ”Arahkan untuk melakukan isolasi terpusat,” ujarnya. ”Saya perintahkan kepada Danrem dan Dandim agar memberikan paket obat kepada para pasien Covid-19 yang sedang melaksanakan isoman dan pantau terus kondisi kesehatan mereka setiap saat,” imbuhnya.
Pemerintah terus menambah fasilitas isolasi terpusat (isoter) di 33 lokasi di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, fasilitas yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu akan ditingkatkan hingga 8.800 tempat tidur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, fasilitas RS darurat dan pusat isoter tersebut tersebar di 33 lokasi. Mulai DKI Jakarta, Bandung, DI Jogjakarta, Semarang, Solo Raya, Surabaya, Bali, Medan, hingga Lampung.
Ada fasilitas isoter yang sudah rampung, ada juga yang masih dikerjakan. Dukungan fasilitas kesehatan itu diharapkan menambah kapasitas untuk pasien Covid-19 sebanyak 2.811 tempat tidur di rumah sakit dan 5.989 tempat tidur di ruang isolasi.
Basuki mengatakan, pihaknya tidak hanya menyiapkan ruang isolasi, tetapi juga rumah sakit. ”Contohnya, asrama haji di Pondok Gede yang terdiri atas lima gedung yang telah diubah menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan Covid-19 dengan total hampir 900 tempat tidur, termasuk untuk menampung tenaga kesehatan,’’ kata Basuki kemarin (8/8).
Nasib PPKM
Guru Besar Fakultas Kedokteran (FK) UI Tjandra Yoga Aditama menuturkan, ada sejumlah pertimbangan yang dijadikan pemerintah untuk menentukan apakah kembali memperpanjang PPKM atau tidak. Untuk kasus kematian, saat ini rata-rata 1.500 kasus per hari. Pada awal pemberlakuan PPKM darurat, kasus kematiannya adalah 491 per hari. ”Jadi, saat ini (masih ada, Red) kenaikan kasus kematian tiga kali lipat,” katanya kemarin.
Kemudian, positivity rate di Indonesia saat ini masih 25 persen. Lima kali lipat dari patokan WHO yang hanya 5 persen. Dibandingkan dengan India, positivity rate Indonesia masih sekitar 10 kali lipat. Di negara yang beribu kota New Delhi itu, saat ini positivity rate-nya sekitar 2,7 persen. Terkait keterisian rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR), kota-kota besar di Jawa dan Bali mulai menunjukkan penurunan. ”Selain itu, IGD tidak penuh lagi,” katanya.
Baca juga: Jelang PPKM Berakhir, Surabaya Raya Catat Angka Kematian 1.188 Orang
Tjandra mengatakan, ada sejumlah aspek yang bisa dipertimbangkan pemerintah untuk melonggarkan PPKM. Acuannya adalah community transmission 7 derajat dan aspek respons kesehatan masyarakat. Menurut dia, pada kabupaten atau kota yang dua aspek itu mengalami perbaikan, dapat dipertimbangkan pelonggaran. ”Penerapan pelonggarannya sedikit demi sedikit dengan amat hati-hati,” kata mantan direktur WHO Asia Tenggara tersebut.
Meskipun nanti diputuskan mulai ada pelonggaran-pelonggaran, tiga prinsip dasar menekan pandemi tetap perlu diperkuat, yaitu pembatasan sosial, testing dan tracing, serta vaksinasi.