JawaPos.com – Jumlah kasus harian Covid-19 di luar Jawa-Bali mendominasi total kasus nasional. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pejabat daerah harus memberi teladan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penyebaran virus Korona.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menuturkan bahwa hal ini jelas sangat memprihatinkan. “Di saat virus Korona merebak di sejumlah daerah, di saat yang sama terungkap sejumlah politisi, lurah dan tokoh agama di beberapa daerah kedapatan melanggar PPKM di sejumlah daerah,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/8).

Untuk diketahui, saat membuka rapat terbatas Sabtu (7/8) pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan pergerakan kasus baru di luar Jawa-Bali meningkat signifikan dalam dua pekan terakhir, di saat tren kasus di Jawa-Bali justru mulai menurun.

Data pemerintah pada 25 Juli 2021, tambahan kasus Covid-19 harian di luar Jawa-Bali mencapai 13.200 kasus atau 34% dari total kasus baru nasional. Pada 1 Agustus 2021, wilayah luar Jawa-Bali menyumbang 13.589 kasus baru atau 44% dari total kasus baru nasional. Kemudian pada 6 Agustus 2021, porsi Luar Jawa-Bali mencapai 21.374 kasus, setara 54% dari total kasus baru nasional.

“Sangat disayangkan seiring dengan catatan peningkatan kasus harian di luar Jawa-Bali itu, pada Minggu (8/8) sejumlah politisi terjaring razia, diduga melanggar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Sumatera Utara,” ujar Rerie, sapaan akrabnya.

Bukan hanya politisi, ungkap Rerie, di sejumlah daerah juga kedapatan lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dengan sengaja menggelar pesta pernikahan di tengah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

Menurut Rerie, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan politisi seharusnya menjadi panutan masyarakat dalam pelaksanaan sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19 di tanah air.

Bukan malah memberi contoh melanggar kebijakan, tambahnya, yang berdampak akan menghambat upaya-upaya pengendalian Covid-19 di negeri ini.

“Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan politisi itu merupakan panutan masyarakat. Bila mereka sengaja melanggar kebijakan PPKM, tentu banyak masyarakat akan mengikuti perilaku para tokoh tersebut,” ujar Rerie yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Perilaku para tokoh masyarakat, tokoh agama dan politik di sejumlah daerah itu, tegas Rerie, harus segera ditertibkan lewat mekanisme yang berlaku. Para tokoh dan pemimpin di setiap tingkatan wilayah di negeri ini, ujar Rerie, wajib meningkatkan sikap keteladanan terhadap masyarakat, dalam menjalankan kebijakan pengendalian Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah.

“Para pendiri negeri ini telah memberi teladan, bahwa dengan komitmen yang kuat dari seluruh anak bangsa, kemerdekaan Indonesia bisa diwujudkan. Di masa pandemi ini, saya sangat berharap komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat bisa diwujudkan demi membebaskan negeri dari ancaman Covid-19,” pungkas Rerie.