JawaPos.com – Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak Juli 2021 lalu mampu menurunkan kurva penularan virus korona. Namun, di balik kebijakan pemerintah yang menetapkan PPKM dengan beberapa kali perubahan penyebutan itu berimbas pada perekonomian.

Ada beragam persepsi publik terhadap kebijakan perpanjangan PPKM itu. Para pelaku usaha di sejumlah kota mengibarkan bendera putih sebagai simbol keterpurukan, karena pembatasan ketat terhadap usaha-usaha non-esensial dan kritikal.

Di sisi lain, pengucuran bantuan sosial (bansos) tidak sebanyak pada awal pandemi tahun lalu. Justru, solidaritas gotong-royong masyarakat yang spontanitas muncul untuk menolong warga yang harus menjalani isolasi mandiri dan terdampak secara ekonomi.

“Kebijakan mengetatkan PPKM dan perpanjangannya merontokkan kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi,” ungkap Direktur Eksekutif New Indonesia Research Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, pada Minggu (8/8).

Persepsi publik terhadap Presiden Jokowi itu berdasar pada survei New Indonesia Research. Survei itu menunjukkan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi anjlok dalam tiga bulan terakhir. Dalam setahun terakhir tingkat kepuasan berada di atas 60 persen, bahkan pernah mencapai kisaran 70 persen, kini merosot menjadi 59,7 persen.

Tingkat ketidakpuasan publik melonjak ke titik tertinggi sebesar 33,8 persen, setelah selama setahunan terakhir terus mengalami penurunan. Sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 6,5 persen.

“Pemerintahan Jokowi harus memastikan upaya penanganan Covid-19 untuk mengurangi beban rumah sakit, di tengah masih rendahnya cakupan vaksinasi,” tegas Andreas. Keberhasilan penanganan pandemi merupakan kunci untuk pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Andreas, pemerintah jangan berpuas diri dengan tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,07 persen pada kuartal II/2021. “Meroketnya pertumbuhan terjadi pada periode sebelum PPKM, dan dibandingkan dengan kuartal II/2020,” lanjut Andreas.

Dengan lonjakan gelombang delta, dikhawatirkan pertumbuhan pada kuartal berikutnya akan tertahan. “Meningkatnya ketidakpuasan publik yang tidak dibarengi dengan kebijakan yang tepat bisa berdampak pada krisis politik seperti terjadi di banyak negara,” pungkas Andreas.

Baca juga: Survei LSI Denny JA, Ini Pemicu Kepercayaan Publik pada Jokowi Turun

Survei NEW INDONESIA Research dilakukan pada 21-30 Juli 2021. Survei itu dilakukan dengan sambungan telepon kepada 1.200 orang responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Sementara margin of error plus minus 2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.