JawaPos.com – ”Ketika PPKM sudah berakhir, waktunya ekonomi bergerak. Tugas pemkot membangkitkan kembali perekonomian. Menyejahterakan warga,’’ ucap Wali Kota Eri Cahyadi selepas menerima bantuan dari pengusaha dua hari yang lalu.
Beragam upaya sudah dirancang pemkot. Salah satunya memberikan perlindungan pada sektor UMKM.
Contohnya, pedagang SWK. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Widodo Suryantoro mengatakan, pada Juli, pedagang mendapatkan intervensi. ’’Wujudnya pembebasan pembayaran retribusi,’’ jelasnya.
Langkah kedua adalah pemberian sembako. Pedagang mendapatkan bahan pokok. Tujuannya, meringankan beban karena selama pandemi pendapatan mereka turun.
Upaya lain, seluruh ASN diajak berzakat. Nominalnya Rp 100 ribu. Kemudian, uang yang terkumpul itu disampaikan ke program Surabaya memanggil.
Selanjutnya, pemkot merancang aplikasi. Namanya e-peken. Lewat aplikasi tersebut, pemkot mengumpulkan seluruh toko kelontong. Saat ini jumlahnya mencapai 500 penjual.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) M. Fikser mengatakan, PNS wajib membeli di aplikasi itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ’’Seperti beras, minyak goreng, dan telur,’’ jelasnya.
Nah, lewat aplikasi tersebut, pemkot juga mencukupi kebutuhan donasi. Barang yang dibeli selanjutnya disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Misalnya, warga yang menjalani isolasi. ’’Kami memberikan bantuan kepada pedagang sekaligus,’’ paparnya.
Wali Kota Eri Cahyadi berharap PPKM secepatnya berakhir. Selepas itu, pria 44 tahun tersebut memacu ekonomi. ’’Harus segera kembali bangkit,’’ terangnya.
Caranya, kegiatan perekonomian kembali dibuka. Mal, pusat perbelanjaan, serta tempat hiburan dan wisata beroperasi. Namun, protokol kesehatan (prokes) diterapkan secara ketat. Harapannya, virus korona tidak lagi mengamuk.
Langkah lain adalah dengan vaksinasi. Suntik vaksin dipercepat. Seluruh warga harus mendapatkan vaksinasi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD A.H. Toni menuturkan, ekonomi dan penanganan Covid-19 harus berjalan beriringan. Sebab, saat ini pendapatan warga berkurang.
Dia mengatakan, setiap pemenuhan kebutuhan pemkot harus melibatkan UMKM. Contohnya, pemenuhan masker. ’’UMKM dilibatkan. Sehingga mereka mendapatkan pemasukan,’’ terangnya.
Sementara Waktu Tunda Dulu Proyek-Proyek Besar
Di masa pandemi saat ini, tanggungan pemkot semakin membengkak. Pembangunan membutuhkan biaya tinggi. Sementara itu, pemasukan masih minim.
Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, capaian pendapatan daerah saat ini masih minim. Dari proyeksi Rp 8,6 triliun, baru 35 persen yang didapatkan. Artinya, berkisar Rp 300 miliar yang masuk ke kas daerah.
Sejatinya, pemkot telah mengatur pemakaian pendapatan daerah tersebut. Pertama, untuk penanganan pandemi. Dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Di antaranya, pemenuhan tempat perawatan, vitamin, obat-obatan, serta insentif tenaga kesehatan (nakes).
Selanjutnya, anggaran tersebut digunakan untuk pendidikan serta pembangunan. Melihat pendapatan yang turun drastis, pemkot harus selektif dalam pemakaian APBD. Proyek infrastruktur harus tertunda.
Wakil Ketua Umum DPP REI Danny Wahid menjelaskan, pemkot harus berhemat dalam pemakaian anggaran. Sebab, saat ini persebaran Covid-19 belum usai. ’’Kuncinya efisien,’’ jelasnya.
Telaah dibutuhkan. Misalnya, dalam satu bulan kebutuhan pemkot mencapai Rp 100 miliar. Pengeluaran itu harus ditekan. ’’Misal, ditekan hingga 30 persen,’’ paparnya.
Salah satu pendapatan pemkot berasal dari pajak daerah. Pemasukan itu berasal dari warga. Saat virus korona merebak, perputaran uang tersendat. Pendapatan warga pun turun. Dampaknya, target pendapatan dari sektor pajak belum optimal.
Menurut Danny, untuk meningkatkan pemasukan, pemkot harus menyalurkan bantuan. Misalnya, bantuan sosial (bansos). Dengan bansos, ekonomi warga menguat. Daya beli tumbuh. Dengan demikian, ada perputaran uang.
Eri mengatakan, pada masa pandemi, proyek infrastruktur besar ditunda. Pasalnya, anggaran di-refocusing. Dana dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Ada satu pengerjaan yang masih berjalan. Yakni, di kawasan barat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Erna Purnawati mengatakan, pembangunan JLLB terus berjalan. Selain itu, pembenahan GBT berlanjut.
Pembangunan lain yang diteruskan adalah Rumah Pompa Petekan. Saat ini tahap pembangunannya mencapai 44 persen.
Kabid Pematusan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Eko Juli Prasetya mengatakan, pengerjaan hingga kini tetap berlangsung. Sebab, kontrak kerja antara Pemkot Surabaya dan kontraktor sudah ada, termasuk besaran nilai yang mencapai Rp 4,4 miliar.
Baca Juga: BOR Rumah Sakit Kini 50–60 Persen, Wali Kota Ajak Surabaya Bangkit
”Tetap jalan. Petekan ini ada kontraknya dan bisa dibilang kecil nominalnya. Karena ini sifatnya pengerjaan lanjutan,” ungkapnya Jumat (6/8). Dia menambahkan bahwa sejatinya, pembayaran akan dilangsungkan di akhir setelah pengerjaan selesai 100 persen. Namun, kata Eko, ada mekanisme lain yang dapat dilakukan jika kondisi force majeure.
”Mungkin strateginya pembayaran itu diundur, tapi pola pelaksanaan fisik tetap dilanjut sampai 100 persen,” jelasnya. Bahkan, pembayaran dapat dilakukan pada lain tahun.
LANGKAH PEMKOT MEMBANGKITKAN EKONOMI
– Membebaskan retribusi pedagang SWK.
– Memberikan sembako kepada pedagang dan warga terdampak.
– Membuat aplikasi e-peken, kebutuhan ASN pemkot dipenuhi toko kelontong.
– Menunda pekerjaan fisik besar.
– Selepas PPKM, kegiatan ekonomi kembali berputar dengan prokes ketat.
– Melibatkan warga dalam pemenuhan sarana prokes.