JawaPos.com – Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai, penggantian cat pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19 tidak urgen. Apalagi menghabiskan anggara Rp 2 miliar. Menurut dia, anggaran penggantian cat pesawat tersebut seharusnya bisa digunakan untuk menambah program padat karya Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Suryadi mengatakan, pemeliharaan fasilitas bandar udara di Ditjen Perhubungan Udara diperkirakan bisa membantu memberikan pekerjaan kepada sekitar 650 orang.
“Sangat tidak urgen, dan bisa lebih bermanfaat bila digunakan untuk menambah program padat karya. Diperkirakan anggaran penggantian cat pesawat kepresidenan setara dengan 10 persen anggaran padat karya,” kata Suryadi kepada wartawan, Kamis (5/8).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, Kemenhub telah merencanakan beberapa program padat karya di masa pandemi. Adapun program tersebut, kata dia, dalam rangka membantu perekonomian masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19.
Beberapa program tersebut antara lain, pemeliharaan fasilitas bandar udara seperti pengecatan dan pembersihan terminal, pengecatan marka runway, pembersihan pagar pengaman bandara dan pemotongan rumput airstrip.
Selain itu, menurutnya, program tersebut juga sudah dikomunikasikan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara kepada Komisi V DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) sekitar April 2021. Suryadi menjelaskan, program itu menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.508 orang dengan anggaran sebesar Rp 22,6 miliar sepanjang 2021.
“Tapi hingga bulan April lalu realisasinya baru menyerap tenaga kerja sebanyak 985 orang dengan anggaran sebesar Rp 1,12 miliar,” katanya.
Dia berpandangan, pemerintah seharusnya melihat kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit akibat pembatasan. Untuk itu, pemerintah disarankan agar menggunakan anggaran untuk membantu perekonomian masyarakat.
Salah satu hal yang ditekankan yaitu menggenjot kembali program padat karya oleh Ditjen Perhubungan Udara. Pemerintah diminta tidak mengeluarkan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu seperti mengganti cat pesawat kepresidenan.
“Pemerintah lebih fokus dalam penangangan pandemi dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mempercepat penyerapan serta menambah anggaran program padat karya guna membantu perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membenarkan bahwa Pesawat Kepresidenan telah dicat ulang yang sebelumnya berwarna biru dan putih. Kini diubah menjadi warna merah dan putih.
Heru menjelaskan, pengecatan Pesawat Kepresidenan tersebut sudah diwacanakan pada 2019 silam untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 pada 2020. Heru membantah bahwa pengecatan Pesawat Kepresidenan merupakan bentuk foya-foya keuangan negara. Sebab kata dia, pengecatan Pesawat Kepresidenan tersebut sudah direncanakan 2019 silam.
Terlebih sudah dialokasikan dalam APBN. Oleh sebab itu, Heru berujar bahwa pengecetan Pesawat Kepresidenan tersebut tidak mengganggu anggaran pemerintah terhadap penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri.
Sekadar informasi, pada 2012 silam Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan membeli pesawat kepresidenan. SBY beralasan, pembelian pesawat kepresidenan adalah bentuk efisiensi anggaran jangka panjang. Menurut mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, pemerintah juga kerepotan karena ongkos menyewa pesawat Garuda Indonesia lebih mahal ketimbang memakai pesawat sendiri