JawaPos.com – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta agar Asesmen Nasional (AN) tidak dilaksanakan di masa pandemi. Sebab, dinilai merupakan bentuk diskriminasi.

Anggota Dewan Pakar P2G Suparno Sastro mengatakan, di masa pandemi ini ketimpangan digital semakin terlihat jelas. Hal ini pun membuat transfer ilmu menjadi terhambat. “Justru menambah ketimpangan menjadi diskriminasi baru bagi siswa,” ucapnya dikutip, Rabu (4/8).

Adapun, prasyarat AN harus dilaksanakan di tempat yang memiliki akses internet. Namun realitanya, ada sekitar 120 ribu SD yang belum memiliki TIK (komputer) minimal 15 paket.

Baca Juga: Kemendikbudristek Ungkap Asesmen Nasional Terancam Tertunda

“Termasuk 46 ribu sekolah yang sama sekali tidak punya akses internet bahkan aliran listrik. Belum ditambah kualitas sinyal internet yang buruk di beberapa wilayah,” kata dia.

Potret pembelajaran jarak jauh (PJJ)) yang tak efektif pun berakibat angka putus sekolah meningkat. Ditambah kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi masih rendah, semestinya ini menjadi fokus pembenahan oleh Kemendikbudristek bersama lintas kementerian dan pemerintah daerah (pemda).

Oleh karenanya, pelaksanaan AN belum dibutuhkan saat ini, ada prioritas lain yang lebih besar yang penting dan mendesak dibenahi. “Kami berharap ada grand strategy dari Kemendikbudristek untuk mengantisipasi dan menanggulangi semua ini. Jangan sampai berakibat pada bencana demografi yang kita tanggung nanti,” pungkasnya.