JawaPos.com – Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan dalam penanganan selama pandemi. Beragam cara dan kebijakan dilakukan dengan harapan dapat menekan kasus dan menurunkan angka kematian hingga beberapa kali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berubah-ubah nama hingga saat ini bernama PPKM berlevel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, tidak mudah menjelaskan tentang PPKM berlevel ke masyarakat. Sebab, hal tersebut ditentukan berdasarkan kondisi di masing-masing wilayah berdasarkan data teknikal.

“Mengenai PPKM dibagi menjadi 4 level, menjelaskan ini saja ke masyarakat sudah sesuatu yang teknikal. Luar biasa tidak mudah. Karena masyarakat harus tahu level 4 artinya apa, konsekuensinya apa, di hitungnya gimana, sumber datanya dari mana, sehingga mereka tahu apa dampaknya, kemudian juga level 3 artinya apa, level 1 artinya apa,” ujarnya secara virtual, Selasa (3/8).

Sri Mulyani mengatakan, keterbukaan informasi saja tidak cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga, pemerintah harus berupaya keras mensosialisasikan bahwa kebijakan yang diambil adalah langkah yang bertujuan baik.

“Masyarakat luas yang tidak selalu memiliki kapasitas untuk memahami fakta dan data secara mudah merupakan suatu tantangan. Jadi saya menekankan keterbukaan saja tidak mencukupi,” tuturnya.

Apalagi, lanjutnya, saat ini ditambah adanya berita-berita hoax yang semakin menyulitkan pemerintah dalam menjelaskan berbagai program dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal itu tercermin dari dara Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut sebanyak 20 persen masyarakat masih tidak percaya pada vaksinasi dan takut karena efek samping.

“Kadang-kadang edukasi, kadang-kadang memberi bukti dan harus memberikan ilustrasi demonstrasi mengenai yang disebut informasi,” pungkasnya.