JawaPos.com – Progres vaksinasi anak usia 12-17 tahun masih begitu lambat. Per 1 Agustus, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru 964.452 anak yang mendapat vaksinasi dosis 1 dan 9.129 mendapat dosis 2.

Terkait kondisi itu, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim melihat ada yang tidak beres. Pasalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menginginkan pembelajaran tatap muka segera dibuka, namun tidak ada aksi melakukan percepatan.

“Jadi memang lambat, kalau kita lihat, apa yang dilakukan Kemendikbud sebenernya harapan mereka, kita lihat isi hati Kemendikbud pengennya sekolah segera dibuka karena mereka pusing juga liat learning loss, PJJ nggak efektif, tapi ternyata vaksinasi lambat,” terang dia dalam telekonferensi pers Pembukaan Sekolah Tatap Muka di Masa PPKM dikutip, Senin (2/8).

Keterlibatan Kemendikbudristek untuk percepatan vaksinasi ini sangat dibutuhkan, namun itu tidak terjadi. Akhirnya, banyak satuan pendidikan yang berinisiatif sendiri untuk melakukan vaksinasi kepada anak usia 12-17 tahun.

“Apa yang dilakukan terkait lambatnya vaksinasi, ya sekolah jemput bola. Sekolah kami dapat laporan di Bogor itu mereka kerjasama dengan BUMN dan itu free (gratis). Jadi jemput bola, lama kalau nunggu disdik. mereka inisiatif dengan ikatan alumni, BUMN,” ungkapnya.

Sistem birokrasi yang berbelit juga menjadi alasan sekolah bergerak sendiri dengan menggandeng pihak lain. Lebih parahnya adalah adanya lempar tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

“Kalau menunggu disdik dan dinkes itu lama respon dan administrasinya. Kalau dari pemerintah Kemendikbud, Kemenag mereka menyerahkan ke Kemenkes, nanti Kemenkes ke daeah pula,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung bahwa banyak orang tua yang menginginkan anak untuk kembali bersekolah. Akan tetapi, kata dia, sangat disayangkan hal itu dijawab dengan pembagian laptop gratis yang bukan solusi untuk kembali ke sekolah.

“Saat orang tua ingin sekolah buka dan mereka merasa galau, itu solusinya bagi-bagi laptop, ini makin nggak jelas . Laptop tahun lalu saja, mereka dikasih laptop itu 2020 sudah pandemi juga ya nggak terpakai juga karena nggak ada internet di situ, nggak ada listrik juga,” tandas Satriwan.

Terkait hal itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Hendarman menyampaikan bahwa kewenangan vaksinasi berada di level daerah. Data sudah disampaikan dan dinas kesehatan (dinkes) lah yang mengimplementasikan vaksinasi untuk anak.

“Vaksinasi merupakan kewenangan Kemenkes karena kuota dari mereka dan diserahkan ke dinas kesehatan di daerah. Kemendikbud sudah menyerahkan data,” ungkap dia kepada JawaPos.com, Senin (2/8).