JawaPos.com – Satu tahun lebih pandemi virus korona merebak di Kota Pahlawan. Hingga kini belum ada perkiraan pasti kapan Covid-19 secepatnya mereda. Mau tidak mau, pemkot harus terus melawan wabah penyakit asal Tiongkok itu.
Untuk berperang melawan virus korona, pemkot membutuhkan sejumlah peralatan. Di antaranya, alat tes kesehatan. Misalnya, rapid test antigen serta swab test. Pemenuhan protokol kesehatan (prokes) juga diperlukan. Di antaranya, masker, cairan disinfektan, dan hand sanitizer.
Kebutuhan bagi warga disiapkan. Misalnya, permakanan. Bantuan makanan siap santap tersebut diberikan bagi pasien yang menjalani perawatan.
Fasilitas kesehatan (faskes) diperkuat. Karena laju korona terus melonjak, pemkot menambah rumah sakit darurat. Yakni, Rumah Sakit Lapangan Tembak (RSLT) serta Rumah Sakit GOR Indoor Gelora Bung Tomo (GBT).
Minggu lalu langkah baru dilakukan. Seluruh kelurahan diminta mendirikan rumah sehat. Total 140 rumah sehat telah disediakan. Tempat itu berfungsi untuk menampung pasien OTG.
Tentu seluruh ”senjata’’ itu membutuhkan anggaran. Jumlahnya tidak sedikit. Namun, pada masa pandemi, cobaan lain menghadang. Pendapatan daerah minim.
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, pendapatan daerah masih sekitar 35 persen dari proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp 8,6 triliun. Artinya, saat ini pemasukan pemkot baru Rp 300 miliar.
Sejatinya, peruntukan PAD itu beragam. Di antaranya, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan. Namun, persebaran virus korona memaksa pemkot melakukan perubahan rencana. Yakni, refocusing anggaran.
Eri mengatakan, proyek yang sudah dirancang ditunda terlebih dahulu. Anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. ’’Karena kalau dijalankan kudu mbayar, PAD kita belum mencukupi,’’ paparnya.
Di dalam PAD juga ada item lain. Di antaranya, bagi hasil daerah. Contohnya, pajak kendaraan bermotor. Jumlah pemasukan itu berkurang. Lagi-lagi karena dampak pandemi.
Capaian pajak juga belum optimal. Sebab, kondisi hotel, mal, serta apartemen serbasulit. Pria 44 tahun itu menuturkan, APBD harus dioptimalkan dalam penanganan Covid-19. Sebab, saat ini kesehatan paling utama. Total hingga Juli, Rp 400 miliar dana APBD dikucurkan untuk melawan wabah penyakit tersebut.
Keterbatasan APBD membuat pemkot mengambil langkah lain. Yaitu, mengajak serta warga dan seluruh pihak ikut serta dalam membendung Covid-19. Program Surabaya Peduli diluncurkan. Pemkot menghimpun sumbangan.
Suami Rini Indriyani itu menuturkan, anggaran yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 diperkirakan ratusan miliar rupiah. Total mencapai Rp 800 miliar. ’’Paling banyak untuk permakanan, insentif nakes, serta penyediaan alat tes kesehatan,’’ paparnya.
Pemkot Surabaya Minta Pendampingan Kejaksaan
Penanganan pandemi di Surabaya terus berkejaran dengan laju persebaran Covid-19. Pemkot harus terus bergerak cepat.
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, pemkot telah meningkatkan kecepatan dalam pemakaian anggaran. Terutama untuk penanganan Covid-19. ’’Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekda, gunakan anggaran untuk umat,’’ ucapnya.
Namun, dana tidak serta-merta langsung digunakan. Aturan penggunaan serta pencairan wajib dipatuhi. Pemkot tidak ingin melanggar aturan.
Contohnya, belanja tak terduga (BTT). Pos anggaran itu memang bisa digunakan untuk penanganan bencana. Virus korona telah ditetapkan sebagai bencana.
Alokasi BTT pemkot mencapai Rp 15 miliar. Seluruhnya bakal digelontorkan untuk tambahan biaya korona. Misalnya, permakanan serta penyediaan alat tes kesehatan.
Pemkot juga menerima bantuan. Bentuknya CSR serta sumbangan dari warga. Namun, penggunaan dana itu perlu kehati-hatian.
Menurut Eri, dalam pencairan anggaran tidak ada kendala. Namun, pihaknya harus memastikan tidak ada aturan yang ditabrak. ’’Ngetokno anggaran kadang-kadang dredek,’’ paparnya.
Sebagai solusinya, pemkot menggandeng kejaksaan. Korps Adhyaksa itu memberikan pendampingan hukum. Tujuannya, seluruh dana yang dicairkan tepat sasaran.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Anton Delianto mengatakan, pemakaian anggaran harus disesuaikan dengan Perpres No 16 Tahun 2018. Isinya mengatur pengadaan barang dan jasa (PBJ). ’’Kami melakukan pendampingan hukum,’’ paparnya.
Baca Juga: Samuel Hartono, Pemilik Showroom Disidang karena Jual Mobil tanpa BPKB
Dia mencontohkan bantuan yang diserahkan PDAM Surya Sembada ke pemkot. Wujudnya 10 unit ambulans, 200 unit oxygen concentrator, 657 kotak alat rapid test antigen, serta 10 unit high flow nasal cannula (HFNC). ’’Dari pendampingan tidak melanggar aturan,’’ ujarnya.
ANGGARAN UNTUK TANGANI PANDEMI
– Kebutuhan penanganan Covid-19 terus bertambah.
– Pemkot harus menyediakan anggaran.
– Kebutuhan anggaran dicukupi dari APBD, CSR, serta sumbangan warga.
– APBD di-refocusing untuk penanganan Covid-19.
– Dalam pemakaian dana itu, pemkot menggandeng kejaksaan agar tidak menabrak aturan.
– Total dana penanganan Covid-19 yang digelontorkan mencapai Rp 800 miliar.
– Dialokasikan untuk kebutuhan permakanan, insentif nakes, serta penyediaan alat tes dan rumah sakit darurat.