JawaPos.com – Sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang menghentikan rencana penyediaan hotel untuk isolasi mandiri (Isoman) Anggota DPR dan stafnya yang terpapar Covid-19 mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno.
Adi menduga, kebijakan soal fasilitas hotel berbintang untuk Isoman tidak dikonsultasikan dulu ke pimpinan DPR. Meskipun faktanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah menegaskan bahwa fasilitas itu ada.
“Sepertinya kurang dikonusltasikan. Makanya begitu keluar dan diprotes publik, Ketua DPR segera menghentikannya. Ini bagus karena memenuhi harapan publik,” kata Adi Prayitno, saat dihubungi, Jumat (30/7).
Menurut Adi, keputusan Puan tersebut tidaklah terlambat karena penyediaan hotel berbintang untuk anggota DPR dan stafnya tersebut belum terlaksana. “Meskipun belum terlaksana, tapi ini sudah menjadi polemik. Jadi pernyataan Puan ini bagus untuk meredakan polemik,” ujar pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Adi mengatakan, sensitivitas DPR sebagai lembaga wakil rakyat harus melampaui segala aturan yang ada. Artinya, andaipun ada kebiajakan DPR yang sudah sesuai aturan, tapi kalau tidak sensitif maka dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat yang mereka wakili.
“Semoga pernyataan Ketua DPR ini bisa memulihkan kepercayaan rakyat kembali,” tambahnya.
Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat
Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat
Lebih jauh dari itu, dia berharap ke depan Ketua DPR beserta pimpinan lain lebih cermat dan hati-hati mengawasi kerja jajarannya dalam pengambilan kebijakan internal di masa-masa pandemi ini.
“Setiap kebijakan internal, kesekjenan atau kerumahtanggaan dan sebagainya, pimpinan DPR harus tahu lebih dahulu. Karena kalau sudah menjadi polemik, pimpinan DPR yang akan mendapat kritik publik, dan akhirnya dirugikan citranya,” katanya.
Sebelumnya, Puan meminta Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar segera berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya yang menyediakan isolasi terpusat. Hal ini, kata dia, untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan dari pasien Covid-19 yang sehari-hari bekerja untuk lembaga legislatif tersebut.