JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong agar warga berani melapor jika ada penyelewengan terkait bantuan sosial bansos yang terus disalurkan pemerintah.

“Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu,” kata Ace Hasan di Jakarta, Jumat.

Dia juga mengatakan perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bansos bahwa uang serta bantuan tersebut merupakan hak mereka.

“Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun,” katanya.

Politisi partai Golkar itu menyebut bahwa sebenarnya Kementerian Sosial (Kemensos) sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat.

Kami juga sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kemensos soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu, katanya.

Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme penyalurannya agar bansos dapat langsung diterima warga dibanding proses penyaluran secara kolektif yang rawan penyelewengan. Ia mengatakan masih menemukan praktek penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dikumpulkan di kantor sesa atau kelurahan dan tidak diantar langsung ke rumah warga.

“Jika proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi ‘pemotongannya’ sangatlah rawan,” ujarnya.

Menanggapi pungli bansos yang ditemukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Kota Tangerang, Banten pada Rabu (28/7) lalu, Ace sangat menyesalkan hal tersebut dan meminta temuan tersebut diusut tuntas.

Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat

Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat

“Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (28/7) Mensos Tri Rismaharini telah meminta masyarakat penerima bansos di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako untuk menolak jika dimintai pungutan dalam bentuk apapun.

“Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera,” kata Risma.