JawaPos.com–Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyikapi adanya penurunan alokasi bantuan sosial tunai (BST) 2021 dari kementerian sosial (kemensos). Hal itu menyusul masih banyak warga yang kesusahan akibat dampak pandemi Covid-19.
”Kondisi warga masih susah, jadi harus ada solusi bantuan,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (29/7).
Secara umum, lanjut dia, total penerima manfaat di Kota Surabaya sekitar 268.194 KPM (keluarga penerima manfaat) sesuai data realisasi BST Februari. Namun, pada Juli, alokasi BST di Surabaya menurun menjadi 172.872 KPM.
Dia mencontohkan, di Kelurahan Putat Jaya pada tahun lalu ada 7.000 KPM penerima BST, saat ini jadi 4.200 KPM. Pengurangan 2.800 KPM yang tinggi tersebut menjadi pertanyaan dari beberapa pengurus RT/RW maupun warga.
Reni mendorong Dinas Sosial Kota Surabaya untuk memastikan nasib warga berpenghasilan rendah (MBR) yang tahun lalu mendapat bantuan, namun sekarang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. ”Semoga MBR yang tidak menerima BST dapat bantuan sebagai penerima PKH atau BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) dari kemensos,” ujar Reni.
Jika dari ketiga skema bantuan kemensos tersebut warga yang sudah masuk data MBR tidak dapat bantuan apapun, menurut dia, harus ada solusi. Reni mendorong pemkot segera siapkan skema bantuan lain sambil mengusulkan ke kemensos agar semua yang masuk data MBR juga masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan.
”Kelurahan dan dinas sosial sudah ada datanya agar segera ada solusi,” tutur Reni.
Politikus PKS itu memantau lokasi penyaluran BST di Putat Jaya pada Rabu (28/7). Kedatangan pimpinan dewan itu kali kedua dalam rangka memastikan proses pemberian BST. Sebelumnya, Reni juga telah mengunjungi Kelurahan Ketabang dan Pacar Keling pada Senin (26/7).
Selama turun ke lapangan, Reni menyoroti teknis pelaksanaan penyaluran bantuan dan jumlah penerima BST yang mengalami pengurangan kuota. Sehingga, ada warga yang pada 2020 mendapatkan bantuan, kini tidak terdaftar sebagai penerima BST. ”Kondisi ini hampir ditemukan di setiap kelurahan,” papar Reni.
Seusai mengunjungi lokasi penyaluran BST, Reni kemudian berkunjung ke kediaman sejumlah warga MBR yang dilaporkan tahun lalu menerima bantuan, tetapi tahun ini bukan sebagai penerima BST. Kondisi warga tidak mampu dan MBR beragam, mulai dari janda yang dagang jajanan ringan, hingga ada seorang ibu menderita stroke, dan anaknya yatim kuliah sambil usaha mikro bantu ekonomi keluarga.
”Di saat pandemi berkepanjangan seperti ini, warga MBR yang kondisi susah harus ada solusi bantuan dari pemerintah kota,” kata Reni.
Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya menyalurkan bantuan 6.000 paket beras dari kemensos kepada warga terdampak Covid-19 di sejumlah wilayah di Surabaya, Rabu (28/7). Bantuan 6.000 paket beras yang setiap paket berisi beras 5 kilogram dan masker itu diberikan bagi warga terdampak yang belum menerima bansos dari Kemensos, baik bantuan PKH, BPNT/Program Sembako, maupun BST.
”Kami bagikan beras selagi ada beras. Tapi, ini tidak untuk mereka yang sudah menerima bantuan dari kemensos kemarin. Karena tidak boleh dobel,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.