JawaPos.com – Pemerintah terus menggenjot ekspor Indonesia. Salah satu yang berpotensi adalah produk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Timur (KPW BI Jatim) pun berusaha menjamah potensi tersebut dengan meluncurkan rumah kurasi.

Kepala KPW BI Jatim Difi Ahmad Johansyah menyatakan bahwa ide rumah kurasi datang dari pameran UMKM hybrid akhir tahun lalu. Ajang tersebut menarik perhatian banyak pelaku usaha dan calon pembeli. Namun, banyak kesempatan itu yang terbuang karena pengusaha UMKM tidak bisa memenuhi syarat dari pembeli dari negara asing.

“Saat itu pasar diaspora banyak yang tertarik membeli. Tapi, persyaratan impor setiap negara bahkan wilayah yang berbeda jadi masalah,” ucapnya saat peluncuran rumah kurasi di Kediri Selasa (27/7).

Dia menyatakan, kendala tersebut adalah kurangnya edukasi mengenai alur ekspor serta konektivitas antarbisnis yang belum maksimal. Menurut dia, ada jurang yang memisahkan antara UMKM dan industri.

Padahal, produk UMKM banyak peminatnya. Selama bisa meningkatkan kualitas produk dan operasional, mereka pun bisa memperluas pasar hingga ke luar negeri.

“Rumah kurasi ini kami fungsikan wadah bagi UMKM yang memang punya minat melakukan ekspor. Saya sendiri berharap rumah kurasi pertama ini bakal direplikasi sehingga nantinya proses kurasi bisa lebih mudah dan terstandar,” jelasnya.

Direktur Rumah Kurasi Setyohadi menyatakan, banyak pengusaha menengah ke bawah yang tertarik untuk mengembangkan pasar sejak soft launching rumah kurasi. Dia menyebutkan, setidaknya seribu UMKM menyatakan minat bergabung saat pihaknya melakukan roadshow di Malang awal tahun lalu.

“Selama ini, pelaku UMKM memang mengandalkan pasar lokal karena standar produk mereka biasanya masuk standar pasar tradisional. Namun, pasar tersebut hilang karena pandemi,” ujarnya.

Meningkatkan kualitas produk sesuai standar pasar modern atau ekspor jelas tak mudah. Apalagi, sebagian besar hasil UMKM yang diminati pembeli asing adalah makanan dan minuman. Biasanya, negara maju menuntut standar nutrisi dan kebersihan seperti sertifikat HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, pihaknya berkomitmen memperkuat UMKM di Jatim. Sebab, sektor itu memiliki andil yang besar dalam perekonomian Jatim. Sebanyak 57 persen dari PDB Jatim berasal dari UMKM.

“Sekarang akses ke pasar luar negeri mulai terbuka. Dan, yang paling penting, memang menyesuaikan produk kita dengan standar negara tujuan,” tuturnya.