JawaPos.com – Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan bahwa penyelenggaran Asesmen Nasional (AN) berpotensi melanggar asas keadilan. Pasalnya, AN sendiri hanya bisa dilakukan oleh mereka yang dapat mengakses internet.

“Pelaksanaan AN juga berpotensi melanggar asas-asas keadilan. Kenapa? karena AN itu hanya bagi sekolah-sekolah yang bisa mengakses internet,” tuturnya dalam siaran YouTube Hipper 4.0 Indonesia, Rabu (27/8).

Potensi tidak bisa dilaksanakannya AN di seluruh sekolah karena keterbatasan akses, menurutnya konsep senasib sepenanggungan sudah hilang. Padahal ia menginginkan AN benar-benar memotret sekolah se-Indonesia.

“Kalau mau memotret dari Merauke sampai Sabang. Nah ada 550 ribu sekolah (yang harus menggelar AN),” jelasnya.

Ia menuturkan bahwa AN juga tidak adil bagi individu guru maupun siswa. Sebab dia melihat beberapa nama siswa sudah dibocorkan siapa-siapa yang mengikuti AN.

“Dikatakan AN tidak perlu persiapan khusus, tidak usah bimbel karena ini tidak memotret anak tidak ada konsekuensi. Ternyata sekolah kita sudah dibocorkan nama-nama anak yang dipilih sistem mengkuti AN yang jumlahnya 45 itu satu angkatan,” ungkap dia.

Anak-anak yang dipilih dan disebutkan namanya itu dikhawatirkan juga akan stres. Sebab skor sekolahnya akan bergantung pada apa yang dikerjakannya ketika AN.

“Anak ini akan stres. Karena mereka yang mewakili sekolahnya mau tak mau harus best perform apapun akan dilakukan,” tandas Satriwan.