JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memaksimalkan dan mempercepat realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2021. Hal itu sebagai upaya menggerakkan ekonomi daerah di tengah pandemi Covid-19 dan di masa PPKM darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 4.
Realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 mencapai 43,01 persen per 23 Juli 2021. Capaian realisasi anggaran belanja tahun ini lebih tinggi 12,9 persen dibandingkan tahun 2020, yaitu 30,02 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, government spending atau belanja daerah didorong dan diandalkan di masa pandemi Covid-19, terutama masa PPKM, agar roda ekonomi daerah terus berjalan.
’’Belanja ABPD ini penting untuk men-drive ekonomi daerah. Kami maksimalkan belanja daerah agar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tengah pandemi Covid-19 dan PPKM darurat,’’ tegas Khofifah, Selasa (27/7).
Salah satu realisasi belanja daerah yang dilakukan Pemprov Jatim adalah belanja untuk percepatan penanganan Covid-19. Hingga 23 Juli lalu, Pemprov Jatim membelanjakan anggaran Rp 446,5 miliar untuk penanganan Covid-19. Realisasi belanja itu telah mencapai 58,03 persen dari target alokasi belanja daerah untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 769,5 miliar.
Secara terperinci, untuk penanganan Covid-19, telah dibelanjakan Rp 166,6 miliar atau 113,9 persen dari target alokasi Rp 145,2 miliar. Juga belanja dukungan vaksin sebesar Rp 5,2 miliar atau 100 persen dari target anggaran yang dialokasikan.
Pada 2021, anggaran APBD Pemprov Jatim juga dibelanjakan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan. Sejauh ini, dana insentif nakes terealisasi Rp 132,05 miliar atau 62,08 persen dari target Rp 212,7 miliar. Untuk belanja kesehatan, terealisasi Rp 142,6 miliar atau 35,19 persen dari target alokasi Rp 405,3 miliar.
Di samping itu, Pemprov Jatim menggunakan belanja tak terduga (BTT) untuk memaksimalkan upaya meminimalkan dampak pandemi. Per 23 Juli 2021, Pemprov Jatim merealisasikan anggaran BTT Rp 179,9 miliar atau 43,10 persen dari target alokasi BTT sebesar Rp 417,438 miliar.
’’Realisasi atau serapan anggaran penanganan Covid-19 di Jawa Timur ini tertinggi di Pulau Jawa. Secara nasional, serapan anggaran penanganan Covid-19 Jatim nomor tiga setelah NTT dan Kaltim,’’ tegas Khofifah.
Peningkatan realisasi anggaran belanja Jatim tahun ini juga sejalan dengan kenaikan realisasi capaian pendapatan. Meski di tengah pandemi Covid-19 dan PPKM darurat, pendapatan daerah Jatim tahun 2021 per 23 Juli 2021 telah mencapai 56,18 persen.
Realisasi pendapatan daerah Jatim sampai 27 Juli ini tercatat 58,31 persen atau naik 11,81 persen dibandingkan TA 2020 periode yang sama, yaitu 46,5 persen. Peningkatan pendapatan itu seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan Khofifah. Salah satunya, program diskon Ramadan yang juga memiliki efek untuk meringankan beban masyarakat.
’’Di tengah pandemi dan PPKM darurat yang diperpanjang dengan PPKM Level 4, sebisa mungkin kami ingin membantu meringankan beban warga. BLT dana desa juga diupayakan agar cepat dicairkan ke masyarakat. Demikian pula program penunjang ekonomi masyarakat dan koperasi & UMKM. Meski di kondisi yang berat, masyarakat harus tetap dibantu untuk meringankan bebannya,’’ tegasnya.
Perempuan yang juga pernah menjabat menteri sosial dan menteri pemberdayaan perempuan itu melanjutkan, optimalisasi belanja daerah ternyata mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jatim. Terbukti, dari data kinerja ekonomi Jatim pada triwulan I, Jatim mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di angka -0,44 persen.
Pertumbuhan ekonomi Jatim ditopang sektor pertanian 0,43 persen, sektor perdagangan 0,24 persen, dan sektor infokom 0,52 persen. ’’Ekonomi Jatim dalam track yang benar. Di triwulan pertama 2021, kontraksi ekonomi Jatim tercatat -0,44 persen dan menjadi daerah yang kontraksinya paling rendah dibandingkan provinsi besar lain di Pulau Jawa,’’ terang Khofifah.
Di periode yang sama, kontraksi DKI Jakarta ada di angka -1,56 persen, Jawa Tengah -0,87 persen, dan Jawa Barat -0,83 persen. Sedangkan kontraksi nasional -0,76 persen.
Gelontor Bansos bagi Warga yang Terdampak Pandemi
Di tengah pandemi Covid-19 dan sulitnya kondisi akibat PPKM darurat, Khofifah bersama jajaran Pemprov Jatim terus meningkatkan penyaluran bantuan sosial. Bansos sebagai wujud social safety net yang dikucurkan Pemprov Jatim bertujuan membantu masyarakat ekonomi lemah dan rentan agar bisa survive di tengah pandemi.
Per 23 Juli 2021, Pemprov Jatim menggelontorkan bansos Rp 46,49 miliar atau tercapai 37,57 persen dari target alokasi bansos Rp 123,7 miliar. Sementara itu, realisasi belanja bansos tahun 2021 oleh kabupaten/kota se-Jatim telah mencapai Rp 220,6 miliar.
’’Penyaluran bansos bagi yang terdampak pandemi Covid-19 terus dimaksimalkan. Saya juga melakukan penyisiran langsung ke masyarakat yang tidak teridentifikasi sebagai penerima bansos, padahal mereka eligible. Door-to-door dalam penyaluran bansos kami lakukan dengan harapan ketepatan sasaran bisa dikedepankan,’’ tambah Khofifah.
Pembagian bansos door-to-door pun dilakukan Khofifah. Di antaranya, di Kampung 1001 Malam Surabaya, Kampung Topeng Malang, dan Jombang. Bansos berupa sembako dan uang tunai diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat ekonomi lemah di tengah pandemi.
Anggaran Penanganan Covid-19 Pemprov Jawa Timur
Alokasi belanja anggaran Pemprov Jatim: Rp 446,5 miliar
Anggaran yang telahdibelanjakan untuk Covid-19: Rp 166,6 miliar
Dukungan vaksin: Rp 5,2 miliar
Dana insentif nakes: Rp 132,05 miliar
Belanja kesehatan: Rp 142,6 miliar
Anggaran untuk bansos:Rp 46,49 miliar