JawaPos.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mengakselerasi peningkatan digitalisasi pendidikan. Adapun Kemendikbudristek sendiri menganggarkan Rp 2,4 triliun untuk membeli 240 ribu unit laptop tahun ini.

Mengenai itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun mempertanyakan efektifitas program pengiriman laptop tersebut. Sebab berdasarkan data, diketahui lebih dari 56 ribu sekolah tidak memiliki akses listrik dan internet.

“Data Kementerian (Koordinator Bidang) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebutkan 56 ribu sekolah tidak ada listrik, tidak ada internet, makanya kami mempertanyakan program digitalisasi pendidikan dengan cara pengiriman laptop,” jelasnya dalam siaran YouTube Hipper 4.0 Indonesia, Rabu (28/7).

Untuk itu ia mempertanyakan bagaimana nasib laptop yang bakal dikirimkan tersebut. Mengingar infrastruktur laptop itu akan sia-sia jika wilayah tersebut tidak memiliki akses listrik dan internet.

“Kalau laptop itu dikirim tapi sekolahnya itu tidak memiliki listrik internet terus buat apa itu laptop. Apalagi kalau gurunya tidak diberi upscaling untu menggunakan moda digital tadi,” tambahnya.

Ini juga sudah pernah terjadi sebelumnya, di mana dalam kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Papua, kiriman komputer malah ditaruh di gudang. “Karena sudah ada di masa sebelummnya di Papua kajian LIPI di beberapa kabupaten dikirimi komputer itu digudangkan ya karena tidak ada listrik. Ini kan memngulang hal yang sama,” tandas dia.

Untuk diketahui, Kemendikbudristek terus mendorong digitalisasi sekolah. Targetnya, pembelian 240 ribu laptop untuk sekolah di seluruh jenjang. “Pemerintah mengalokasikan 2,4 triliun untuk dana alokasi khusus Pendidikan tahun 2021 di tingkat provinsi kabupaten dan kota untuk pembelian 240 ribu laptop,” kata Nadiem Makarim dalam telekonferensi pers Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Sektor Pendidikan, Kamis (22/7).