JPNN.com, JAKARTA – Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) mempunyai 7 catatan untuk revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Post navigation Pelamar CPNS & PPPK 2024 Bisa Mundur Tanpa Sanksi, Simak Ketentuannya Platform ZeroStunting Ajak Ortu Memerangi Malnutrisi Pada Anak Dengan AI