beritaterkini. co. id-TABANAN | Upaya menjaga keamanan Bali dari praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) terus bergulir. Setelah Gubernur Bali, Wayan Koster, secara tegas menolak keberadaan ormas yang dinilai merusak citra Pulau Dewata, kini giliran DPRD Kabupaten Tabanan mengambil langkah konkret.

Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, mengusulkan agar peran pecalang—aparat keamanan tradisional di lingkungan desa adat dimaksimalkan dan mendapatkan perhatian lebih, termasuk melalui pemberian gaji tetap. Usulan ini disebut sejalan dengan semangat menjaga keamanan Bali yang bersumber dari kearifan lokal, tanpa bergantung pada ormas yang berpotensi disusupi praktik premanisme.

“Kami ingin agar para pecalang tidak hanya dihormati sebagai simbol adat, tapi juga diberi dukungan yang layak agar bisa bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab. Salah satunya, tentu melalui pemberian insentif atau gaji,” ujar Arnawa.

Menurutnya, penganggaran gaji bagi pecalang akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah bersama pemerintah Kabupaten Tabanan. Ia menekankan bahwa memperkuat sistem keamanan tradisional akan lebih efektif dan selaras dengan citra Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

“Bali tidak membutuhkan ormas-ormas yang mengatasnamakan keamanan tapi justru menimbulkan keresahan dan merusak citra daerah kita di mata dunia,” tambah Arnawa.

Langkah ini merupakan lanjutan dari deklarasi Gubernur Koster yang baru-baru ini secara terbuka menolak keberadaan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) dan ormas lain yang dianggap menyimpang dari semangat keamanan damai.

Dengan pemaksimalan peran pecalang, Tabanan berharap dapat menjadi contoh bagaimana kekuatan adat dapat menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas wilayah, sekaligus memperkuat identitas budaya Bali di tengah tantangan zaman. (KYN)

Artikel DPRD Tabanan Usulkan Pecalang Digaji, Upaya Maksimalkan Keamanan Bali dari Dalam Desa Adat pertama kali tampil pada Berita Terkini.