JawaPos.com – Penolakan Gubernur Bali I Wayan Koster terhadap tim nasional U-20 Israel untuk gelaran Piala Dunia U-20 berbuntut. Satu tahapan penting menuju penyelenggaraan event tersebut, yakni undian grup (drawing), dipastikan batal dilaksanakan di Bali pada 31 Maret.
PSSI membenarkan adanya keputusan dari FIFA tersebut. ”Kami sudah mendapat informasi dari FIFA. Surat resminya memang belum ada, tapi pesannya jelas bahwa drawing yang seharusnya digelar di Bali pada 31 Maret dibatalkan,” kata anggota Exco PSSI Arya Sinulingga di GBK Arena, Jakarta, kemarin (26/3) sore.
Dia memahami keputusan FIFA tersebut. Menurut komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium itu, salah satu hal yang mendasari keputusan FIFA tersebut adalah penolakan Gubernur Koster terhadap timnas U-20 Israel. Melalui surat yang ditujukan kepada menteri pemuda dan olahraga (Menpora) saat masih dijabat Zainudin Amali pada 14 Maret, Koster mengatakan bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia.
Selain itu, pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel. ”Sementara itu, Israel adalah peserta drawing. Tidak mungkin drawing dilakukan tanpa keikutsertaan seluruh peserta,” ungkap Arya.
Staf khusus menteri BUMN tersebut sangat menyesalkan penolakan Pemprov Bali. Sebab, awalnya Koster sudah menandatangani government guarantee untuk menjadi salah satu tempat penyelenggara Piala Dunia U-20. ”PSSI maunya penyelenggaraan (drawing) tetap jalan. Tapi, Pemprov Bali tidak bisa menerima dan menjamin. Jadi, yang dilihat FIFA adalah penolakan itu. Kalau penolakan tidak ada, drawing jalan,” terang Arya.
Kini pihaknya harap-harap cemas. Ada dua sebab. Pertama, Arya khawatir Indonesia dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Berikutnya, dia khawatir Indonesia kembali di-banned FIFA seperti pada 2015.
Menurut Arya, dua kekhawatiran itu sangat mungkin terjadi. Sebab, Indonesia-lah yang mengajukan diri menjadi tuan rumah. ”Saat mengajukan, kami berkomitmen untuk menjaga peserta dengan baik. Karena itu, saat tidak bisa melakukan hal tersebut, artinya kami melanggar apa yang sudah disepakati bersama FIFA,” kata dia.
Lantas, apa langkah PSSI? Arya mengungkapkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan melaporkan kejadian itu kepada Presiden Joko Widodo. Erick juga akan berdiskusi dengan Jokowi untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. ”Kami harap dan mohon kepada semua pencinta sepak bola Indonesia untuk tetap tenang. Kami coba mencari solusi. Dan, dalam waktu dekat, kami juga berbicara dengan FIFA,” katanya.
Dalam pertemuan dengan FIFA, lanjut dia, Erick juga akan melakukan berbagai upaya diplomasi agar menyelamatkan Piala Dunia U-20 2023. Juga menyelamatkan Indonesia dari sanksi FIFA dan dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. ”Kalau sampai di-banned lagi, kita tidak bisa mengikuti pertandingan internasional. Kompetisi dalam negeri tidak ada lagi. Saat di-banned FIFA pada 2015, ranking Indonesia di peringkat FIFA juga jatuh,” ungkapnya.
Terkait agenda penjadwalan ulang drawing, Arya belum bisa berspekulasi. Sampai kemarin belum ada informasi dari FIFA. ”Saat ini Pak Erick sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi. Pak Erick juga sedang berkoordinasi dengan Menpora sebagai penanggung jawab Piala Dunia U-20,” paparnya.
Sementara itu, pengamat sepak bola nasional M. Kusnaeni menilai, pembatalan drawing Piala Dunia U-20 berpotensi memunculkan sanksi lebih berat daripada yang dialami Indonesia pada 2015 silam. ”Pembatalan drawing merupakan warning awal. Jika event Piala Dunia U-20 gagal, itu menodai kepercayaan yang diberikan FIFA. FIFA dirugikan secara materiil dan imateriil. Sebab, pelaksanaan event mereka kacau balau,” tuturnya.
Kusnaeni berharap pemerintah, PSSI, dan LOC Piala Dunia U-20 berkonsolidasi menyelesaikan persoalan tersebut. Dia berharap FIFA tidak membatalkan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah event itu. ”Jangan main-main dengan kesepakatan yang sudah dibuat FIFA. Kita jadi host karena mengajukan diri. Bukan ujug-ujug FIFA yang minta. Jadi, taati kesepakatan yang ada,” tegasnya.
Terpisah, Kemenlu tidak banyak merespons soal polemik partisipasi timnas U-20 Israel di Piala Dunia U-20 Indonesia. Menurut Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah, posisi pemerintah Indonesia masih sama seperti yang pernah disampaikan sebelumnya. Yakni, keketuaan Indonesia di FIFA U-20 World Cup 2023 tidak memengaruhi konsistensi dukungan Indonesia bagi kemerdekaan Palestina. ”Saya hanya ulangi pernyataan yang pernah disampaikan sebelumnya, ketuanrumahan Indonesia di FIFA U-20 World Cup 2023 tidak akan menggoyahkan konsistensi Indonesia dalam mendukung terwujudnya kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
Dia tak merespons lebih lanjut soal kewenangan pemberian izin masuknya timnas Israel. Termasuk perihal gelombang penolakan yang terus bergulir.
Sebelumnya, Faiza pernah menegaskan, kehadiran timnas Israel tidak akan mengubah sikap yang selama ini diambil Indonesia terhadap Palestina. Bahkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi selalu secara khusus membawa isu Palestina di berbagai forum. Mulai G20, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga Dewan Hak Asasi Manusia. ”Kami tegaskan kembali posisi Indonesia konsisten dan akan tetap konsisten. Adapun partisipasi semua tim dan aturan main (timnas) U-20 itu ditetapkan FIFA,” jelasnya.
