JawaPos.com – Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta agar mobil dinas pejabat DKI Jakarta segera dijual ataupun dilelang. Hal itu sehubungan dengan rencana Pemprov DKI mengadakan 21 mobil dinas listrik yang harganya Rp 800 juta per unit tahun ini.
Menurut Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William Aditya mobil dinas lama yang masih menggunakan bahan bakar fosil sebaiknya dijual ataupun dilelang.
“Sebab, perawatan kendaraan-kendaraan dinas seringkali memakan anggaran yang besar. Sehingga, anggaran bisa berfokus kepada program lainnya yang lebih bermanfaat bagi warga DKI,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/2).
“Harus dipastikan mobil-mobil berbahan bakar fosil dijual atau dilelang agar menghemat anggaran,” sambung William.
Anggota Komisi A DPRD DKI itu mengaku tak masalah dengan kebijakan mengadakan mobil dinas listrik itu. Pasalnya, program pengadaan itu untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo.
Selain itu, dengan percepatan proses peralihan kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik di Jakarta, William berharap dapat meningkatkan peluang investasi mobil listrik ke depannya.
“Bukan hanya itu, kendaraan listrik juga lebih ramah lingkungan karena tidak mencemari udara. Ini juga bisa mengurangi polusi di Jakarta,“ tandasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan 21 unit mobil listrik untuk kendaraan dinas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah, dan Asisten Daerah DKI Jakarta.
“Untuk asisten sekda, sekda, inspektorat, Bappeda,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi saat dihubungi wartawan, Senin (20/2).
Reza menerangkan bahwa harga mobil listrik ini sangat mengocek anggaran DKI. Pasalnya, mobil listrik ini berharga Rp 800 juta per unitnya.
Namun begitu, ia mengatakan bahwa perlu untuk merevisi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terlebih dahulu untuk mengadakan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) mobil listrik tersebut.
“Cuma kan nunggu Perkada itu. Pergubnya. Ini kan harus dibawa ke Kemendagri juga,” jelas Reza.
